Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Komarudin, menyambut baik dan mendorong kontribusi perguruan tinggi dalam memfasilitasi suksesi kepemimpinan nasional pemerintah. Hal ini menjadi tema utama sarasehan nasional Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK).
ADPK menyelenggarakan sarasehan nasional di Aula Serba Guna Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNJ pada Rabu (30/08/2023). Acara ini mengusung tema ‘Kepemimpinan Nasional Menentukan Masa Depan Bangsa’.
Ketua Pelaksana Sarasehan Nasional ini, Dr. Abdul Haris, menyebut bahwa kampus harus terlibat dalam proses suksesi pemerintahan. Namun, ia menekankan pentingnya memperhatikan dampak negatif.
“Kemarin kami ditugaskan untuk menghadiri program Pemda DKI Jakarta dan Bawaslu. Tujuannya adalah untuk berkoordinasi agar program sosialisasi calon ini tidak berdampak negatif,” ucapnya.
Dekan FIS sekaligus Ketua ADPK, Prof. Sarkadi, menyebut bahwa perguruan tinggi mampu memberikan kontribusi positif untuk mengawal proses ini. Menurutnya, hal ini menjadi penting karena kepemimpinan nasional akan menentukan masa depan bangsa.
“Kepemimpinan nasional menentukan jika kita ingin memilih pemimpin nasional di level pusat, seperti presiden dan wakil, gubernur, walikota, bupati, dan kepemimpinan legislatif DPR, DPRD. Ini menentukan masa depan bangsa,” ujarnya.
Profesor dari FIS ini menyebut bahwa kampus harus berkontribusi untuk mendorong pemimpin yang mewujudkan cita-cita bangsa. Menurut penjabarannya, seorang pemimpin harus mendorong empat cita-cita bangsa sesuai dengan UUD 1945.
“Pemimpin yang memiliki karakter, harus mengembalikan bahwa karakter bangsa Indonesia adalah nilai Pancasila. Jika dua dasar itu jadi pijakan, siapapun pemimpin nasionalnya, insyaallah akan selamat. Tapi jika pemimpin tidak memiliki karakter dan nilai Pancasila, saya tidak yakin bangsa akan selamat,” katanya.
“Di dalam pembukaan UUD 1945 ada empat tujuan: melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apakah tujuan itu sudah tercapai? Saya sering bilang jika titik tujuan adalah pemerintah Indonesia sedang berjalan menuju titik itu,” ucapnya.
Rektor UNJ, Prof. Komarudin, menyambut baik hal ini. Menurutnya, akademisi memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan pergantian kepemimpinan nasional.
“Kita tahu 2024 itu tahun politik dan sekarang sudah terasa. Kita sebagai akademisi memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan pergantian kepemimpinan nasional,” ujarnya.
Prof. Komarudin menyebut bahwa kampus harus berfungsi sebagai ruang debat ilmiah dan substantif. Ia sendiri pernah merencanakan untuk mendorong program semacam ini.
“Sekarang diberi kesempatan oleh MK untuk melakukan itu di kampus. Tadi Pak Haris menyebut, ini harus dikawal sehingga bukan kampanye tapi penyampaian gagasan. Maka forumnya bisa seperti seminar, diskusi, debat, dan sebagainya. Jadi, jangan hadirkan hanya satu calon, boleh beberapa,” ucapnya.
